Daftar Informasi Publik

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022

KATEGORI INFORMASI

A.    Informasi Publik yang wajib di buka terdiri dari:

1.    Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala ;

2.    Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan

3.    Informasi yang wajib tersedia setiap saat;

1.      Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh Pengadilan;

a.     Informasi Profil dan Pelayanan Dasar Pengadilan;

                                          I.     Profil Pengadilan, meliputi:

1)    Tugas, fungsi, dan yurisdiksi Pengadilan;

2)    Struktur organisasi Pengadilan;

3)    Alamat, telepon, faksimili, situs resmi dan pos-el Pengadilan;

4)    Profil singkat Pimpinan Pengadilan;

5)    Profil singkat pejabat tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama;

6)    Daftar nama pejabat dan hakim di Pengadilan; dan

7)    Lembar pengumuman Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari KPK;

                                             II.         Prosedur beracara untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.

                                           III.         Biaya  yang berhubungan dengan proses penyelesaian perkara serta seluruh biaya hak – hak kepaniteraan lain sesuai dengan kewenangan, tugas dan kewajiban Pengadilan ;

                                           IV.         Agenda siding pada Pengadilan Tingkat pertama dan Pengadilan Tingkat banding;

b.    Informasi Berkaitan dengan Hak Masyarakat;

                                               I.         Hak  para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak mendapat bantuan hukum, hak atas pembebasan biaya perkara, serta hak-hak pokok dalam proses persidangan;

                                             II.         Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan aparatur Pengadilan secara manual maupun elektronik;

                                           III.         Hak  pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan aparatur Pengadilan;

                                           IV.         Tata cara memperoleh pelayanan informasi, tata cara mengajukan keberatan terhadap pelayanan informasi serta nama dan nomor kontak layanan informasi;

                                            V.         Hak Pemohon informasi dalam layanan informasi;

                                           VI.         Biaya perolehan Salinan informasi;

c.     Informasi Program Kerja, Kegiatan, Keuangan dan Kinerja Pengadilan;

                                               I.         Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan yang sedang dijalankan Pengadilan ;

                                             II.         Ringkasan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

                                           III.         Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan:

                                           IV.         Ringkasan daftar aset dan inventaris ;

                                            V.         Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

d.    Informasi Laporan Akses Informasi;

Ringkasan laporan akses informasi yang paling kurang terdiri atas:

1)    Jumlah permohonan informasi yang diterima;

2)    Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi;

3)    Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan informasi yang ditolak; dan

4)    Alasan penolakan permohonan informasi;

e.    Informasi Lain ;

Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Pegadilan;

2.      Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;

Pengadilan wajib mengumumkan secara serta merta informasi yang mengganggu pelayanan publik di Pengadilan meliputi tidak terbatas pada:

                                               I.         Informasi rencana pemeliharaan dan/ atau gangguan sarana dan prasarana utilitas publik;

                                             II.         Informasi gangguan keamanan yang sedang terjadi; dan

                                           III.         Informasi tetang persebaran dan sumber penyakit yang berpotensi menular;

3.      Informasi yang Wajib Tersedia setiap Saat ;

Pengadilan wajib mengelola dan memelihara jenis informasi di bawah ini untuk memastikan bahwa informasi tersebut tersedia dan dapat diakses oleh Masyarakat setiap saat;

a.    Umum

                                               I.         Seluruh informasi lengkap yang termasuk dalam kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Pengadilan ;

                                             II.         Informasi lain yang :

1)    Tidak termasuk kategori informasi yang dikecualikan, yakni setelah dilakukan uji konsekuensi

2)    Telah dinyatakan sebagai informasi yang dapat di akses berdasarkan Keputusan PPID, putusan Komisi Informasi dan /atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3)    Pemohon informasi yang merupakan calon hakim dan calon aparatur sipil negara dapat meminta informasi mengenai hasil penelitian pada tahapan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung;

4)    DIP yang paling kurang memuat;

a.    Nomor;

b.    Ringkasan isi informasi;

c.     Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai informasi;

d.    Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan informasi;

e.    Waktu dan tempat pembuatan informasi;

f.      Bentuk informasi yang tersedia (cetak atau elektronik); dan

g.    Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;

5)    Daftar sebagaimana dimaksud butir d tidak boleh memuat informasi yang dikecualikan ;

6)    Format DIP sebagaimana tercantum dalam lampiran II;

b.    Informasi tentang perkara;

                                               I.         Informasi dalam Register Perkara;

                                             II.         Data statistik perkara, antara lain; jumlah dan jenis perkara;

                                           III.         Tahapan suatu perkara dalam proses penanganan perkara;

                                           IV.         Laporan penggunaan biaya perkara;

                                            V.         Seluruh putusan dan penetapan Pengadilan, baik yang telah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum berkekuatan hukum tetap (dalam bentuk fotokopi atau naskah elektronik, bukan salinan resmi), kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang – undangan;

                                           VI.         Naskah cetak dari putusan/ penetapan pengadilan tidak dapat diberikan apabila sudah tersedia dalam SIP;

c.     Informasi tentang pengawasan dan kedisiplinan;

                                               I.          Jumlah, jenis dan Gambaran umum pelanggaran yang ditemukan pengawas atau yang dilaporkan oleh Masyarakat serta tindaklanjutnya;

                                             II.         Langkah yang Tengah dilakukan pengadilan dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim atau aparatur pengadilan yang telah diketahui publik (sudah dimuat dalam media cetak atau elektronik)

                                           III.         Jumlah hakim dan aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disiplin beserta jenis pelanggaran dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan;

                                           IV.         Inisial nama dan unit/satuan kerja hakim atau aparatur pengadilan yang dijatuhi hukuman disipli, jenis pelanggaran dan bentuk hukuman disiplin yang dijatuhkan;

d.    Informasi tentang peraturan, kebijakan dan hasil penelitian

                                               I.         Peraturan  Mahkamah  Agung,  Keputusan  Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang telah disahkan atau ditetapkan;

                                             II.         Naskah  seluruh  Peraturan  Mahkamah  Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung, dan Surat Edaran MahkamahAgung yang telah disahkan atau ditetapkan yang mengikat dan/atau berdampak penting bagi publik, antara lain :

1)    dokumen pendukung seperti  naskah akademis, kajian  atau  pertimbangan yang mendasari terbitnya Peraturan Mahkamah Agung ;

2)    masukan  dari   berbagai  pihak  atas  usulan Peraturan , Keputusan atau kebijakan terssbut dalam hal tersedia;

3)    Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut dalam tahap setelah draft awal sudah siap didiskusikan secara lebih luas;

4)    rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dan

5)    tahapan perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;

                                           III.         Pertimbangan atau nasihat  hukum yang diberikan Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangan dalam peraturan perundang-undangan;

                                           IV.         Rencana strategis dan rencana kerja Pengadilan;

                                            V.         Daftar serta hasil penelitian yang dilakukan;

                                           VI.         Informasi dan kebijakan yang disampaikan oleh pejabat Pengadilan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

e.    Informasi tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan;

                                               I.         Pedoman  pengelolaan  organisasi,   administrasi, personel, dan keuangan Pengadilan;

                                             II.         Standar dan maklumat pelayanan Pengadilan;

                                           III.         Profil hakim dan aparatur Pengadilan yang meliputi:

1)    nama ;

2)    riwayat pekerjaan;

3)    posisi;

4)    riwayat pendidikan; dan

5)    penghargaan yang diterima;

                                           IV.         Data statistik kepegawaian, yang meliputi, antara lain, jumlah, komposisi dan sebaran hakim dan aparatur Pengadilan;

                                            V.         Anggaran Pengadilan maupun unit pelaksana teknis serta  laporan keuangannya;

                                           VI.         Surat perjanjian yang dibuat Pengadilan dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya;

                                         VII.         Surat  menyurat  pimpinan atau pejabat  Pengadilan dalarn rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kecuali yang bersifat rahasia;

                                       VIII.         Agenda kerja pimpinan Pengadilan atau satuan kerja;

4.      Informasi yang Dikecualikan

a.    Informasi yang dikecualikan adalah seluruh atau bagian tertentu dari Informasi yang tidak disebutkan secara tegas yang menurut PPID atau Atasan PPID,setelah melalui proses uji konsekuensi, dianggap sebagai:

                                               I.         Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;

                                             II.         Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon  Informasi  Publik  dapat    mengganggu kepentingan  perlindungan  hak  atas   kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

                                           III.         Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi  Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;

                                           IV.         Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon InformasiPublik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

                                            V.         Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;

                                           VI.         Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon  Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;

                                         VII.         Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

                                       VIII.         Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;

                                           IX.         Memorandum atau surat antara Pengadilan dengan badan publik lain atau intra Pengadilan, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan

                                            X.         Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang  sesuai  dengan  perincian  dan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b.    Informasi yang dikecualikan di Pengadilan Adalah:

                                               I.         Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;

                                             II.         Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;

                                           III.         Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;

                                           IV.         Identitas   pelapor   yang   meminta   identitasnya dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;

                                            V.         identitas  hakim  dan  aparatur  Pengadilan  yang dilaporkan yang belum diketahui public;

                                           VI.         Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;

                                         VII.         Informasi yang dapat  mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu;

                                       VIII.         Berita acara sidang dan alat bukti;

c.     Uji konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan oleh PPID di lingkungan Mahkamah Agung;

d.    Pengecualian terhadap sebagian Informasi dalam suatu salinan Informasi  tidak dapat  dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan Salinan informasi tersebut;

e.    Informasi yang dikecualikan dan dinyatakan terbuka oleh putusan Komisi  Informasi atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimasukkan ke dalam DIP dan wajib disediakan untuk dapat diakses setiap Orang;

f.      Jangka waktu pengecualian Informasi ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g.    PPID menetapkan Informasi yang dikecualikan menjadi informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualiannya;

h.    Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana maksud pada angka 7, Informasi  tersebut  menjadi informasi Publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian

PELAKSANA PELAYANAN INFORMASI;

a.      Struktur pelaksana pelayanan informasi dan dokumentasi di Pengadilan terdiri dari:

                                                                  i.      Dewan Pertimbangan;

                                                                ii.      Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID);

                                                               iii.      PPID;

                                                              iv.       PPID Pelaksana;

                                v.       Petugas Layanan Informasi.

SOP LAYANAN INFORMASI PUBLIK PENGADILAN NEGERI SEMARAPURA

1. SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI TANPA KEBERATAN 

2. SOP PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI DENGAN KEBERATAN